Makalah :

KEPUTUSAN PEJABAT BIROKRASI DAN DILEMA YURISDIKSI PERADILAN

I.     PENDAHULUAN

Dalam masyarakat awam terminologi birokrasi memiliki konotasi yangkurang baik. Istilah birokrasi acapkali dipahami sebagai prosedur kerja yang berbelit-belit, proses pelayanan yang lamban, mekanisme kerja yang tidak efektif dan efisien, serta sumber penyalahgunaan kedudukan dan wewenang. Moerdiono dalam tulisannya pernah mengemukakan bahwa (1993: 38), ”istilah birokrasi pada dasarnya mempunyai konotasi netral untuk menunjukkan ciri-ciri suatu organisasi besar, [namun] telah salah kaprah dipahami sebagai sesuatu ukuran yang buruk, walaupun Max Weber, yang dipahami sebagai ayatullah-nya segala ulasan mengenai birokrasi, juga menunjukkan sisi positip birokrasi, namun sisi negatifnya lebih menonjol diingat orang bila mendengar istilah ini”.

Berkembangnya kecenderungan anggapan masyarakat awam di Indonesiabahwa birokrasi itu berkonotasi buruk, boleh jadi turut ditumbuh-suburkan oleh tradisi penerapan birokrasi itu sendiri selama masa pemerintahan Orde Baru 1966-1998. “Ketika itu birokrasi telah mengalami pemekaran fungsi dan peranan, dari sekedar instrumen teknis yang bersifat administrasi, ia berubah menjadi mesin politik yang efektif dalam upaya rekayasa masyarakat” (Manuel Kasiepo, 1987: 23). Akibat yang tampak kemudian adalah semakin dominannya peran birokrasi dalam sistem politik orde baru. Agaknya warisan dari praktik itulah yang terus mewarnai kesan masyarakat hingga kini, meski rejim otoriter Orde Baru secara de facto telah berakhir.

Sebagai salah satu instrumen di dalam praktik penyelenggaraan Negara dan berbagai upaya pembangunan di dalamnya, birokrasi mempunyai peranan yang semakin penting di dalam masyarakat. Apalagi di Indonesia yang masyarakatnya sedang terus menerus melakukan perubahan melalui berbagai aktivitas positif yang konstruktif. Dalam kerangka masyarakat semacam itu telah semestinya birokrasi pemerintah ditata mendekati apa yang disebut dengan “tipe ideal birokrasi modern” sebagaimana diintroduksikan oleh Max Weber, yaitu legal dan rasional (Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, 1989:98-99). Menurut Max Weber, birokrasi yang bersifat legal-rasional haruslah memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) pembagian kerja lebih jelas, (2) adanya hirarki wewenang, (3) pengaturan perilaku pemegang jabatan birokrasi, (4) impersonalitas hubungan, (5) kemampuan teknis, dan (6) karier. J

Jika dalam perkembangan masyarakat yang berangsur semakin maju birokrasi tidak diupayakan untuk mendekati typenya yang ideal, maka dikhawatirkan birokrasi akan semakin dirasakan sebagai instrument penghambat pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Hal itu disebabkan karena mekanisme proses yang terus menerus diupayakan oleh masyarakat itu sendiri telah menghasilkan perubahan taraf hidup dan kesejahteraan dalam bidang materiil yang tidak jarang diikuti pula oleh perubahan sikap dan perilakunya.

Rereferensi   KLIK DISINI

MAKALAH LAINNYA

DOWNLOAD FULL

Makalah :

IDEOLOGI, PANCASILA, DAN KONSTITUSI

Pendahuluan

Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.[1] Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu “ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.[2]

Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.[3]

Dari tiga arti kata ideologi tersebut, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia.

---

[1] Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Jakarta; Kanisius, 1992), hal. 230.

[2] Arti kata ideology menurut Kamus Oxford adalah (1) a set of ideas that an economic or political system is based on; (2) a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave. Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah “the system of ideas and imagery through which people come to see the word and define their needs and aspiration”, dan “a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward.” Lihat, Martin Hewitt, Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State, (Maryland: Harvester Wheatsheaf, 1992), hal. 1 dan 8.

[3] Karl Mannheim misalnya, menyatakan bahwa pengetahuan yang bersifat ideologis berarti pengetahuan yang lebih sarat dengan keyakinan subyektif seseorang, daripada sarat dengan fakta-fakta empiris. Lihat, Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Judul Asli: Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge, Penerjemah: F. Budi Hardiman, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. xvii.

Rereferensi KLIK DISINI


DOWNLOAD FULL

Makalah :

FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

UNTUK PEMERINTAHAN YANG BAIK

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Gagasan tentang penyelenggaraan kekuasaan yang baik, dari aspek historis di bawah ini, terdapat dug pendekatan; personal din sistem Secara personal telah dimulai pads mass Plato. Menurutnya, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan Wears Paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya terhadap anak anaknya terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak - anak itu sendiri. Pada bagian lain, Plato mengusulkan agar negara menjadi baik, harus dipimpin oleh seorang filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana, mengharga kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi. Murid Plato, Aristotelcs; berpendapat bahwa pemegang kekuasaan haruslah orang yang takluk pada hukum dan harus senantiasa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan, kedewasaan dan kesamaan derajat. Hanya saja tidak mudah mencari pemimpin dengan kaalitas pribadi yang sempurna. Oleh karena itu, pendekatan sistem merupakan alternatif yang paling memungkinkan. Plato sendiri, di usia tuanya terpaksa merubah gagasannya yang semula mengidealkan pemerintah itu dijalankan oleh raja-filosof menjadi pemerintahan yang dikendalikan oleh hukum. Penyelenggara negara yang baik, menurut Plato, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik

Berdasarkan pendapat Plato ini, maka penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah seta alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara. HAN dapat dijadikan instrumen untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dengan HAN, karena di sini akan terlihat konkrit hubungan enters pemerintah dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintah dngan masyarakat inilah setidaknya dapat dijaidikan ukuran penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Di satu sisi HAN dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan pertindungan bagi masyarakat, di sisi lain HAN memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, atau sebagaimana dikatakan Sjachran Basah, bahwa salah satu inti hakikat HAN adalah untuk memungkinkan administrasi negara datuk menjalankan fungsinya, dan meliadungi adnnnistrasi negara dari melakeaka,a perbuatan yang salah menurut hukum. Tulisan dalam makalah ini akan difokuskan pada fungsi HAN baik sebagai norma, instrumen, maupun jaminan perlindungan bagi rakyat.

B.     Perumusan Masalah .

Masalah yang penulis angkat dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi HAN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?

2. Upaya apa yang harusditempuh untuk meningkatkan pemerintahan yang baik ?

 DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mufiz. 2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta ; 2004

Boy Yendra Tamin, 2006, Urgensi Peraturan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah: Sebuah Pengantar, Artikel, Padang

Solly Lubis, 2003, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan (Masalah-masalah Hukum dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar

 Rereferensi lainnya KLIK DISINI 


DOWNLOAD FULL

SKRIPSI EKONOMI : Analisis Pendapatan Pengusaha Ayam Potong (Studi Kasus Kota Jakarta Selatan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan makin meningkatnya jumlah pendapatan penduduk Indonesia maka semakin meningkat pula kebutuhan bahan makanan, termasuk bahan makanan yang berasal dari hewan terutama daging. Salah satu jenis ternak yang yang menjadi sumber utama penghasil daging adalah ayam di mana pemeliharaan dan konsumsi sudah menyebar di seluruh Indonesia, di samping itu, beberapa kelebihan yang dimiliki ayam sebagai bahan konsumsi telah menyebabkan terdapatnya preferensi yang tinggi dari masyarakat terhadap daging ayam potong. Di DKI Jakarta saja, kebutuhan ayam potong mencapai 1,5 juta ekor per hari. Sementara di Tanah Air kebutuhan ayam potong diperkirakan mencapai tiga juta sampai lima juta ekor per hari.(Tim Liputan 6 SCTV, Dusta Pedagang Atam Potong, Diambil 2 Mei 2007, dari http://www.Liputan6.com). Komoditas unggas mempunyai prospek pasar yang baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, harga yang relatif murah dengan akses yang mudah karena sudah merupakan barang publik dan merupakan pendorong utama penyediaan protein hewani nasional.

Namun dewasa ini terdapat beberapa permasalahan yang menghambat usaha daging ayam potong di Indonesia. Beberapa masalah tersebut adalah merebaknya kasus flu burung pada pertengahan 1997 dan kenaikan BBM yang mencapai 100% pada akhir 2005. 

 Tersedia Paket DVD berisi + 1.500 skripsi dari berbagai jurusan hanya dengan Rp. 60.000 (sudah termasuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia). Hub. 085 725 363 887
DOWNLOAD FULL 

JUDUL SKRIPSI HUKUM No. 451 - 488

KODE	JUDUL	JURUSAN
Hk 451	Pemidanaan Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Positif)	Hukum Islam
Hk 452	Perjanjian Asuransi Kebakaran Pada PT Asuransi Ramayana Studi Pada PT Asuransi Ramayana Cabang Surakarta)	Ilmu Hukum
Hk 453	Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Tertanggung Apabila Petugas Dinas Luar Wanprestasi	Ilmu Hukum
Hk 454	Tinjauan Yuridis Proses Pembebanan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta	Ilmu Hukum
Hk 455	Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak *)	Ilmu Hukum
Hk 456	Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Terhadap Pemegang Dan Pihak Bank (Studi Kasus Pada BRI Cabang Surakarta)	Ilmu Hukum
Hk 457	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Industri Rakyat Tempe Kripik Di Desa Sadang Kabupaten Ngawi	Ilmu Hukum
Hk 458	Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Dalam Produksi Garmen Study CV Cahyo Nugroho Jati Dan PT Batik Semar	Ilmu Hukum
Hk 459	Hukum Dan Penumpang Anak (studi Tentang Perjanjian Pengangkutan Orang Oleh PO. Rosalia Indah)	Ilmu Hukum
Hk 460	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Santunan Pada Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Di Purwodadi	Ilmu Hukum
Hk 461	Freight Forwading (Studi Terhadap Pola-Pola Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Di Laut Oleh PT Global Putra Internasional Group (GPI))	Ilmu Hukum
Hk 462	Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana	Hukum Islam
Hk 463	Tinjauan Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Pertanian (Maro) Di Kalurahan Plumbungan Kecmatan Karang Malang Kabupaten Sragen	Ilmu Hukum
Hk 464	Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Oleh Salah Satu Pihak Sebelum Perkawinan Dilangsungkan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)	Ilmu Hukum
Hk 465	Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Yang Mengalami Tindak Kekerasan Pada Tingkat Pemeriksaan Pendahuluan (Studi kasus LP. Kedung Pane Semarang)	Ilmu Hukum
Hk 466	Praktek Monopoli Jasa Angkutan Taksi (Angkasa Taksi) di Bandara Adisumarmo Surakarta Ditinjau dari UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *)	Ilmu Hukum
Hk 467	Kode Sumber Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.net) *)	Hukum Acara
Hk 468	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Mobil *)	Ilmu Hukum
Hk 469	Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesis (Studi Kasus Websute Anshar.Net) *)	Hukum Acara
Hk 470	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pekerjaan Site Akuisisi (Sitac) PT Excelcomindo Pratama Tbk antara PT Boer Properti Indonesia dengan PT Laras Surya Mandiri *)	Perdata
Hk 471	Rapak Seorang Istri Terhadap Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak) *)	Hukum Islam
Hk 472	Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta *)
Hk 473	Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian *)	Ilmu Hukum
Hk 474	Persepsi Mahasiswa Dan Dosen Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Berkaitan Dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang) *)	Ilmu Hukum
Hk 475	Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Polres D.I Yogyakarta) *)	Pidana
Hk 476	Perantara Perusahaan Study Tentang Perjanjian Antara PT. Aqua Tirta Investama Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, dengan CV. Alies Teara Jaya Sebagai Perusahaan Penyedia Transportasi) *)	Ilmu Hukum
Hk 477	Pelaksanaan Praperadilan Yang Dimohonkan Pihak Ketiga Terhadap Dugaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo) *)	Ilmu Hukum
Hk 478	Tinjauan Yuridis Tentang pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan *)	Ilmu Hukum
Hk 479	Pelaksanaan Pengamanan Pajak Negara Melalui Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta	Ilmu Hukum
Hk 480	Pengaruh Pemberian Program Jamsostek Terhadap Produktivitas Kerja (Studi Kasus Di Pt Surya Kerta Bhakti Karang Anyar)	Ilmu Hukum
Hk 481	Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Persetujuan Bersama Dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo) *)	Perdata
Hk 482	Tinjauan Tentang Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta) *)	Pidana
Hk 483	Kajian Yuridis Efektivitas Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo) *)	HAN
Hk 484	Pembinaan Narapidana Kaitannya dengan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang *)	Hukum dan Kewarganegaraan
Hk 485	Kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM) Dalam Pemberian Kredit Mudharabah, Tinjauan Aspek Yuridis *)	Ilmu Hukum
Hk 486	Peran Penasehat Hukum Dalam kedudukan Pembelaan Hukum Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta	Ilmu Hukum
Hk 487	Asas Pendaftaran Tanah Dalam Sertiftkasi Massal Atas Tanah Negara Melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) Di Kelurahan Ketelan Suraicarta *)	Ilmu Hukum
Hk 488	Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Proyek Peningkatan Jalan Jemasih-Sindangwangi tahap III Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes *)

Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS

JUDUL SKRIPSI HUKUM No. 401 - 450

KODE	JUDUL	JURUSAN
Hk 401	Konsumen Dan Promosi (studi Tentang Aspek Perlindungan Hukum Dari Aktivitas Promosi Yang Dilakukan PT Astra International / Daihatsu Tbk Surakarta)	Ilmu Hukum
Hk 402	Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar Net)   *)	Pidana
Hk 403	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia   *)
Hk 404	Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang   *)	Perdata
Hk 405	Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sejak Berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sleman  *)	Perdata
Hk 406	Perjanjian Pengankutan Barang Melalui Kapal Laut Menggunakan Sistem Container   *)
Hk 407	Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” Dan Penyelesaian Sengketanya (Studi Kasus Sengketa Antara Pihak Thomas “Gigi” Dan Dj. Riri Melawan Pt. Rapi Films)  *)	Perdata
Hk 408	Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah (Studi Kasus Pt.Karya Bina Bersama)  *)	Perdata
Hk 409	Peranan Visum Et Repertum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan ( Studi Di Kepolisian Resort Kotamadya Malang )   *)	Pidana
Hk 410	Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Surakarta) *)	Pidana
Hk 411	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Makamah Konstitusi Atas UU No 22 Tahun 2004    *)	Tata Negara
Hk 412	Peran DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar Ri Setelah Perubahan UUD 1945   *)	Tata Negara
Hk 413	Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Uu No. 43 Tahun 1999  Di Kejaksaan Negeri Semarang   *)	Tata Negara
Hk 414	Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Atas Aung San Suu Kyi Oleh Pemerintah Myanmar Menurut International Covenant On Civil And Political Rights  *)	Ilmu Hukum
Hk 415	Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana  *)	Pidana
Hk 416	Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	Ilmu Hukum
Hk 417	Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Uang Simpanan Deposito Dalam Praktek Perbankan Di BPR BKK Karanganyar Kabupaten Pekalongan	Ilmu Hukum
Hk 418	Kedudukan Anak Yang Dihasilkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Sirri) Dalam Hukum Kewarisan Islam *)	Ilmu Hukum
Hk 419	Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta  *)	Pidana
Hk 420	Penanganan Tindak Pidana Perjudian Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Resort Kota Sukoharjo  *)	Pidana
Hk 421	Penyelesaian Sengketa Warisan  Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen  *)	Ilmu Hukum
Hk 422	Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi K.Asus Di Polres Sukoharjo)  *)	Pidana
Hk 423	Tinjauan Mengenai Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi *)	Perdata
Hk 424	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sukoharjo  *)	Hukum Tata Negara
Hk 425	Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Sukoharjo  *)	Ilmu Hukum
Hk 426	Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta *)	Ilmu Hukum
Hk 427	Studi Analisis Terhadap Pembuktian Perkara Perceraian Dengan Alasan Siqoq (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo) *)	Ilmu Hukum
Hk 428	Hak Cipta  Dan  Perbuatan  Melawan  Hukum (Studi Tentang Pola-Pola Penggunaan Aplikasi Program Komputer Untuk Telepon Seluler Di Pusat Pertokoan Matahari Singosaren Plaza Solo)  *)	Ilmu Hukum
Hk 429	Hak Dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999)  *)	Ilmu Hukum
Hk 430	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Bagi Usaha Kecil-Mikro Pada BRI Unit Slogohimo	Ilmu Hukum
Hk 431	Kegiatan usaha dalam bentuk persekongkolan yang tidak sehat bagi para pelaku usaha *)	Ilmu Hukum
Hk 432	Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Atas Aung San Suu Kyi Oleh Pemerintah Myanmar Menurut International Covenant On Civil And Political Rights  *)	Ilmu Hukum
Hk 433	Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Adat Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1979 Di Kecamatan Bukateja Kabupaten Dati II Purbalingga	Ilmu Hukum
Hk 434	Tinjauan Pelaksanaan PP Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Departemen Agama Surakarta *)	Hukum Administrasi Negara
Hk 435	Implementasi Konsep Tata Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) di Kabupaten Boyolali  *)	Hukum Tata Negara
Hk 436	Lembaga Keuangan dan Konsumen (Studi Tentang Aspek-Aspek Perlindungan Hukum Dalam Pembiayaan Qardhul Hassan di BMT Al-Huda UNS dan MBT UMS)	Hukum Islam
Hk 437	Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Hak Tanggungan Merupakan Salah Satu Aspek Pemberian Kredit	Ilmu Hukum
Hk 438	Kebebasan Hakim Dalam Menilai Alat Bukti Pada proses Persidangan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)	Perdata
Hk 439	Perjanjian Pendirian Wartel (Kajian Terhadap Bentuk-Bentuk Wanprestasi) Yang Dilakukan Oleh Pengelola Wartel Terhadap PT. Telkom Cabang Cepu	Ilmu Hukum
Hk 440	Perjanjian Kredit (Studi Tentang Kredit Macet) Di BPR BKK Kecamatan Kota Boyolali Kabupaten Boyolali	Ilmu Hukum
Hk 441	Tinjauan Tentang Hubungan Hukum Antara Pihak Dalam Perjanjian Franchise Di Wendy's	Ilmu Hukum
Hk 442	Penetapan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sesudah Berlakunya Keppres Nomor 5 Tahu 1993 Kabupaten Kudus	Ilmu Hukum
Hk 443	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Sinar Mas Surakarta	Ilmu Hukum
Hk 444	Pertanggungjawaban Asuransi Penumpang Kereta Api (Studi Tentang Aspek-Aspek Hukum Terhadap Asuransi Penumpang Kerta Api)	Ilmu Hukum
Hk 445	Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Seokestari (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)	Ilmu Hukum
Hk 446	(Usaha Dagang) Tinjauan Tentang Aspek-Aspek Regulasi Dari Eksistensi Dan Perlindungan Kepentingannya Dalam Hukum Positif Indonesia	Ilmu Hukum
Hk 447	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Tanah Wakaf Muhammadiyah Daerah Kabupaten Karanganyar	Ilmu Hukum
Hk 448	Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkutan Orang Antar Pulau (Studi kasus Di PT Pelni Semarang)	Ilmu Hukum
Hk 449	Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Uang Dan Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pembayaran Untuk Wilayah Dalam Negeri Di Bank Internasional Indonesia (Suatu Studi di BII Cabang Klaten)	Ilmu Hukum
Hk 450	Fungsi Akta Notaris Dalam Pendirian Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Studi Pada Notaris di Surakarta)	Ilmu Hukum

Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS

JUDUL SKRIPSI HUKUM No. 351 - 400

KODE	JUDUL	JURUSAN
Hk 351	Perjanjian Sewa Guna Usaha Di PT Orix Indonesia Finance Cabang Surakarta Ditinjau Dari Prespektif KUH Perdata	Perdata
Hk 352	Putusan Uitvoerbaar Bij Vooraad (Putusan Serta Merta) Studi Kasus Putusan Nomor : 4/1994/Pdt/G/PN.Mgl. Di Pengadilan Negeri Magelang	Perdata
Hk 353	Tanggung Jawab Terminal Peti Kemas Di Jebres Surakarta Dalam Pengangkutan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992	Perdata
Hk 354	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Di Kantor Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Jakarta	Ilmu Hukum
Hk 355	Perjanjian Pemberian Kuasa Untuk Berperkara Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Klaten	Perdata
Hk 356	Studi Pelakasanaan Perjanjian Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Pada PT. Taspen (Persero) Di Surakarta	Perdata
Hk 357	Studi Tentang Konstruksi Hukum Deposito Di Bank Pembangunan Daerah Jawa  Tengah	Perdata
Hk 358	Peranan Badan Abritase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Dagang Di DKI Jakarta	Ilmu Hukum
Hk 359	Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengiriman Paket Pos Dalam Negeri (studi Kasus Tentang Paket Barang Di PT Pos Indonesia Surakarta)	Perdata
Hk 360	Perjanjian Pengangkutan Barang Di Darat (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap  Perjanjian  Anatara PT Hossana Indo Karbon Puspitolatu Dengan Pengirim) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Perdata
Hk 361	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Sukoharjo	Perdata
Hk 362	Jasa Pengurusan Surat-surat Kendaraan Bermotor Tinjauan Aspek Teori-Praktek Dan Dengan Problematikanya Di Samsat Kota Surakarta	Perdata
Hk 363	Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Bilyet Deposito Di PT BNI Persero Tbk. Kantor Cabang Pasar Klewer Surakarta	Perdata
Hk 364	Dampak Dari Akibat Tanggung Jawab Penanggung Dalam Hal Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Bagi Pihak-Pihak Yang  Terkait (Studi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surakarta)	Perdata
Hk 365	Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Dalam Hal Penyimpanan  dan Penjaminan Di Koperasi Sinta Magelang	Perdata
Hk 366	Pendaftaran Tanah Sistematik Melalui Proyek Ajudikasi Di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta	Ilmu Hukum
Hk 367	Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Taksi Pada Kosti Solo (Koperasi Sopir Taksi Solo Berseri) Di Kotamadya Surakarta	Perdata
Hk 368	Peranan Badan Arbitase Pasar Modal Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Pasar Modal	Ilmu Hukum
Hk 369	Penyelesaian Masalah Wan Prestasi Oleh Penyewa Beli Pada Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor	Ilmu Hukum
Hk 370	Upaya Pemberian Izin Usaha Industri Bagi Perusahaan Khususnya Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Perusahaan Genteng Sokka Di Kabupaten Kebumen)	Ilmu Hukum
Hk 371	Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Tani Pada Para Petani Di KUD Madukoro Tasikmadu Kabupaten Dati II Karanganyar	Perdata
Hk 372	Wajib Angkut Pos (Suatu Kajian Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Paket Pos Oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Di Surakarta)	Ilmu Hukum
Hk 373	Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Di Desa Saren Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen	Ilmu Hukum
Hk 374	Pelaksanaan Avary Dalam Polis Asuransi Pertanggungan Laut Di Semarang	Ilmu Hukum
Hk 375	Implementasi UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Boyolali)	Hukum Tata Negara
Hk 376	Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausal Asuransi Kebakaran Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan rumah Dengan Fasilitas KPR-BTN Di Perumahan Pondok Baru Permai Gentan Sukoharjo	Ilmu Hukum
Hk 377	Kliring Studi Tentang Pemindahbukuan Dana Di Bank Indonesia Cabang Surakarta	Ilmu Hukum
Hk 378	Aspek-Aspek Yuridis Penyalahgunaan Penggunaan Cek (Studi Kasus Di BRI Cabang Klaten)	Perdata
Hk 379	Upaya Pencegahan Sertifikat Ganda Dalam Konversi Tanah-Tanah Milik Adat Secara Sporadik Di Kabupaten Dati II Boyolali	Ilmu Hukum
Hk 380	Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja Kaitannya Dengan Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Studi Pada PT. Lojitex Pekalongan)*)	Ilmu Hukum
Hk 381	Lembaga POLRI Sebagai Alat Negara Setelah Pemisahan Dengan  TNI	Hukum Tata Negara
Hk 382	Perjanjian Penunjukan Agen Minyak Tanah Antara Pertamina UPPDN IV Dengan PT. Gaperta Tama Surakarta	Perdata
Hk 383	Dampak Perjanjian Asuransi Dwiguna Terhadap Tertanggung Studi Pada AJB Bumi Putera 1912 Rayon Solo Tengah Surakarta	Ilmu Hukum
Hk 384	Penyelesaian Perjanjian Pinjam Uang Pada Kantor Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Pedan Kabupaten Dati II Klaten	Ilmu Hukum
Hk 385	Pengaruh Kepres No. 55 Tahun 1993 Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Kepada Yang Berhak Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya (Studi Kasus Dep. PU Jakarta)	Ilmu Hukum
Hk 386	Pelaksanaan Fiducia Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kabupaten Klaten	Ilmu Hukum
Hk 387	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pensertiifikatan Hak Milik Atas Tanah Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Kabupaten Dati II Sragen	Ilmu Hukum
Hk 388	Pelaksanaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia Ke Malaysia Oleh Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia PT. Fahat Fajar Mustika Di Surakarta	Ilmu Hukum
Hk 389	Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Darat Pada PT. Alam Wijaya Putra	Ilmu Hukum
Hk 390	Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah-Tanah Wakaf Di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Sesudah Berlakunya UUPA	Ilmu Hukum
Hk 391	Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Asas Actory In Combit Probatio Terhadap Peristiwa Yang Dibuktikan Oleh Para Pihak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)	Ilmu Hukum
Hk 392	Pemahaman Dan Kecenderungan Penggunaan Hukum Waris Islam Masyarakat Desa Celep Kecamatan Nguter Kabuapaten Sukoharjo	Ilmu Hukum
Hk 393	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelelangan / Tender Khusus Bangunan Gedung Pemerintahan (Studi Di DPU Sub Dinas Cipta Karya Sragen)	Ilmu Hukum
Hk 394	Perjanjian Garansi Sebagai Upaya Mengantisipasi Kerugian Akibat Wanprestasi (studi Kasus Bank Bukopin Cabang Surakarta)	Ilmu Hukum
Hk 395	Penerapan sema Nomor 3 Tahun 2000 Mengenai Putusan Serta Merta Dan Provisionil Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)	Ilmu Hukum
Hk 396	Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Tidak Tetap (Out Sourcing) Akibat Kecelakaan Kerja Di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Purwodadi Grobogan	Ilmu Hukum
Hk 397	Pandangan Dan Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Surakarta Terhadap Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	Hukum Islam
Hk 398	Suatu Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji (Studi Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Purwokerto)	Ilmu Hukum
Hk 399	Problem Perjanjian Pengambilan Air Minum Antara PT Tirta Investama Dengan Pemerintah Desa Pongok	Perdata
Hk 400	Tinjauan Yuridis Hak Anggaduh Run-Temurun Dalam Rijksblad Surakarta Menurut Ketentuan UUPA Nomor 5 Tahun 1960*)	Ilmu Hukum

Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS