Jumat, 12 Agustus 2011
HK 249 : Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Sukoharjo)
ABSTRAK
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana atau kejahatan dan perlindungan hukun, bagi anak pelaku tindak pidana pencurian menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.
Adapun latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah pembinaan generasi muda sebagai penerus bangsa untuk menuju dan mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan norma yang mengatur terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak, oleh karenanya dalam kaitannya dengan pelanggaran baik yang bersifat kriminal maupun yang bersifat pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh anak perlu dibuat aturan perundangannya. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dan dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah yui idis normatif. Dikatakan yuridis normatif karena dari segi yuridis penulis meninjau unsur yuridis mengenai perlindungan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sedangkar dari segi normatif adalah bahwa ilmu hukum bersifat normatif karena terdiri dari norma-norma atau kaidati-kaidah Yang terulis yaitu perundang-undangan sehingga dapat dikatakan penelitian ini mempunyai spesifikasi yuridis normatif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor - faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana adalah : Kurangnya komunikasi timbal batik antara orang tua, Perpecahan keluarga (broken home) yang pemahamannya bukan semata perpecahan antara kedua orang tua saja, status sosial ekonomi keluarga yang tidak mendukung kebutuhan secara wajar, kurangnya penanaman dasar-dasar akhlak, pemahaman hakekat hidup baik makhluk sosial maupun makhluk individu, sehingga anak akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir tentang untung rugi dan baik buruknya suatu perbuatan. Perlindungan hukum menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukutr, yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap mial dan perilaku anak. Dengan demikian adanya ciri dan sifat Yang khas pada anak dan demi perlindungan anak, maka perkara anak nakal, wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berbeda di lingkungan pengadilan umur. Dengan demikian proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadill dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benarbenar memahami masalah anak.
DAFTAR PUSTAKA
Agung Wahyono dan Sin Rahayu, 1993, Tinjauan tentang pengadilan anak di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
Gatot Suprarnono, 2000, Hukum pengadilan anak, Djambatan, Jakarta
Heri Purwanto, 1997, Manekha Tunggal Darma (MTD) Media Informasi dan Komunikasi Polda Jawa Tengah.
Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Tata hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka
Kunarto, 1996, hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Cipta Manunggal, Jakarta
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab
Undang-Undang Acara Pidana Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
Lamintang dan C. Djaman Samosir, 1981, Delik-Delik Khusus kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Tarsito Bandung.
Lamintang, 1981, Delik-Delik Khusus, Tarsito Bandung
Moeljatno, 1985, Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta, Bina Aksara.
_______ , 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
Prof. Dr. Soeriono Soekanto, 1988, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta : CV. Rajawali
Soemitro dan Teguh Parsetyo, 2002, Sari Hukum pidana, Yogyakarta : Mitra Prasaja Offset.
Soerriltro, 1997, Hukum Pidana, Diktat Kuliah Hukum Universitas Slamet Riyadi.
Soeriono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Ul, Jakarta.
Sudarto, 1990, Hukum Pidana IA, Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto
Tresna, 1979, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Tiara. Liaited
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 13 Tabun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU No. 3 Tabun 1997 tentang Pengadilan Anak
Zaahari Abidin, 1.986, Pengertian Dan Azas-Azas Hukum Pidana Dalam Sehena Dan Synopsis, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Minggu, 29 Mei 2011
Makalah :
KEPUTUSAN PEJABAT BIROKRASI DAN DILEMA YURISDIKSI PERADILAN
I. PENDAHULUAN
Dalam masyarakat awam terminologi birokrasi memiliki konotasi yangkurang baik. Istilah birokrasi acapkali dipahami sebagai prosedur kerja yang berbelit-belit, proses pelayanan yang lamban, mekanisme kerja yang tidak efektif dan efisien, serta sumber penyalahgunaan kedudukan dan wewenang. Moerdiono dalam tulisannya pernah mengemukakan bahwa (1993: 38), ”istilah birokrasi pada dasarnya mempunyai konotasi netral untuk menunjukkan ciri-ciri suatu organisasi besar, [namun] telah salah kaprah dipahami sebagai sesuatu ukuran yang buruk, walaupun Max Weber, yang dipahami sebagai ayatullah-nya segala ulasan mengenai birokrasi, juga menunjukkan sisi positip birokrasi, namun sisi negatifnya lebih menonjol diingat orang bila mendengar istilah ini”.
Berkembangnya kecenderungan anggapan masyarakat awam di Indonesiabahwa birokrasi itu berkonotasi buruk, boleh jadi turut ditumbuh-suburkan oleh tradisi penerapan birokrasi itu sendiri selama masa pemerintahan Orde Baru 1966-1998. “Ketika itu birokrasi telah mengalami pemekaran fungsi dan peranan, dari sekedar instrumen teknis yang bersifat administrasi, ia berubah menjadi mesin politik yang efektif dalam upaya rekayasa masyarakat” (Manuel Kasiepo, 1987: 23). Akibat yang tampak kemudian adalah semakin dominannya peran birokrasi dalam sistem politik orde baru. Agaknya warisan dari praktik itulah yang terus mewarnai kesan masyarakat hingga kini, meski rejim otoriter Orde Baru secara de facto telah berakhir.
Sebagai salah satu instrumen di dalam praktik penyelenggaraan Negara dan berbagai upaya pembangunan di dalamnya, birokrasi mempunyai peranan yang semakin penting di dalam masyarakat. Apalagi di Indonesia yang masyarakatnya sedang terus menerus melakukan perubahan melalui berbagai aktivitas positif yang konstruktif. Dalam kerangka masyarakat semacam itu telah semestinya birokrasi pemerintah ditata mendekati apa yang disebut dengan “tipe ideal birokrasi modern” sebagaimana diintroduksikan oleh Max Weber, yaitu legal dan rasional (Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, 1989:98-99). Menurut Max Weber, birokrasi yang bersifat legal-rasional haruslah memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) pembagian kerja lebih jelas, (2) adanya hirarki wewenang, (3) pengaturan perilaku pemegang jabatan birokrasi, (4) impersonalitas hubungan, (5) kemampuan teknis, dan (6) karier. J
Jika dalam perkembangan masyarakat yang berangsur semakin maju birokrasi tidak diupayakan untuk mendekati typenya yang ideal, maka dikhawatirkan birokrasi akan semakin dirasakan sebagai instrument penghambat pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Hal itu disebabkan karena mekanisme proses yang terus menerus diupayakan oleh masyarakat itu sendiri telah menghasilkan perubahan taraf hidup dan kesejahteraan dalam bidang materiil yang tidak jarang diikuti pula oleh perubahan sikap dan perilakunya.
Jumat, 27 Mei 2011
Makalah :
IDEOLOGI, PANCASILA, DAN KONSTITUSI
Pendahuluan
Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.[1] Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.
Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu “ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.[2]
Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.[3]
Dari tiga arti kata ideologi tersebut, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia.
[1] Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Jakarta; Kanisius, 1992), hal. 230.
[2] Arti kata ideology menurut Kamus Oxford adalah (1) a set of ideas that an economic or political system is based on; (2) a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave. Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah “the system of ideas and imagery through which people come to see the word and define their needs and aspiration”, dan “a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward.” Lihat, Martin Hewitt, Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State, (Maryland: Harvester Wheatsheaf, 1992), hal. 1 dan 8.
[3] Karl Mannheim misalnya, menyatakan bahwa pengetahuan yang bersifat ideologis berarti pengetahuan yang lebih sarat dengan keyakinan subyektif seseorang, daripada sarat dengan fakta-fakta empiris. Lihat, Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Judul Asli: Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge, Penerjemah: F. Budi Hardiman, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. xvii.
Rereferensi KLIK DISINI
DOWNLOAD FULL
Makalah :
FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
UNTUK PEMERINTAHAN YANG BAIK
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Gagasan tentang penyelenggaraan kekuasaan yang baik, dari aspek historis di bawah ini, terdapat dug pendekatan; personal din sistem Secara personal telah dimulai pads mass Plato. Menurutnya, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan Wears Paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya terhadap anak anaknya terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak - anak itu sendiri. Pada bagian lain, Plato mengusulkan agar negara menjadi baik, harus dipimpin oleh seorang filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana, mengharga kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi. Murid Plato, Aristotelcs; berpendapat bahwa pemegang kekuasaan haruslah orang yang takluk pada hukum dan harus senantiasa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan, kedewasaan dan kesamaan derajat. Hanya saja tidak mudah mencari pemimpin dengan kaalitas pribadi yang sempurna. Oleh karena itu, pendekatan sistem merupakan alternatif yang paling memungkinkan. Plato sendiri, di usia tuanya terpaksa merubah gagasannya yang semula mengidealkan pemerintah itu dijalankan oleh raja-filosof menjadi pemerintahan yang dikendalikan oleh hukum. Penyelenggara negara yang baik, menurut Plato, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik
Berdasarkan pendapat Plato ini, maka penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah seta alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara. HAN dapat dijadikan instrumen untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dengan HAN, karena di sini akan terlihat konkrit hubungan enters pemerintah dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintah dngan masyarakat inilah setidaknya dapat dijaidikan ukuran penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Di satu sisi HAN dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan pertindungan bagi masyarakat, di sisi lain HAN memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, atau sebagaimana dikatakan Sjachran Basah, bahwa salah satu inti hakikat HAN adalah untuk memungkinkan administrasi negara datuk menjalankan fungsinya, dan meliadungi adnnnistrasi negara dari melakeaka,a perbuatan yang salah menurut hukum. Tulisan dalam makalah ini akan difokuskan pada fungsi HAN baik sebagai norma, instrumen, maupun jaminan perlindungan bagi rakyat.
B. Perumusan Masalah .
Masalah yang penulis angkat dalam makalah ini adalah :
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi HAN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?
2. Upaya apa yang harusditempuh untuk meningkatkan pemerintahan yang baik ?
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mufiz. 2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta ; 2004
Boy Yendra Tamin, 2006, Urgensi Peraturan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah: Sebuah Pengantar, Artikel, Padang
Solly Lubis, 2003, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan (Masalah-masalah Hukum dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar
Rereferensi lainnya KLIK DISINI DOWNLOAD FULL
Kamis, 19 Mei 2011
SKRIPSI EKONOMI : Analisis Pendapatan Pengusaha Ayam Potong (Studi Kasus Kota Jakarta Selatan)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Seiring dengan makin meningkatnya jumlah pendapatan penduduk Indonesia maka semakin meningkat pula kebutuhan bahan makanan, termasuk bahan makanan yang berasal dari hewan terutama daging. Salah satu jenis ternak yang yang menjadi sumber utama penghasil daging adalah ayam di mana pemeliharaan dan konsumsi sudah menyebar di seluruh Indonesia, di samping itu, beberapa kelebihan yang dimiliki ayam sebagai bahan konsumsi telah menyebabkan terdapatnya preferensi yang tinggi dari masyarakat terhadap daging ayam potong. Di DKI Jakarta saja, kebutuhan ayam potong mencapai 1,5 juta ekor per hari. Sementara di Tanah Air kebutuhan ayam potong diperkirakan mencapai tiga juta sampai lima juta ekor per hari.(Tim Liputan 6 SCTV, Dusta Pedagang Atam Potong, Diambil 2 Mei 2007, dari http://www.Liputan6.com). Komoditas unggas mempunyai prospek pasar yang baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, harga yang relatif murah dengan akses yang mudah karena sudah merupakan barang publik dan merupakan pendorong utama penyediaan protein hewani nasional.
Namun dewasa ini terdapat beberapa permasalahan yang menghambat usaha daging ayam potong di Indonesia. Beberapa masalah tersebut adalah merebaknya kasus flu burung pada pertengahan 1997 dan kenaikan BBM yang mencapai 100% pada akhir 2005.
DOWNLOAD FULL
Selasa, 17 Mei 2011
JUDUL SKRIPSI HUKUM No. 451 - 488
| KODE | JUDUL | JURUSAN |
| Hk 451 | Pemidanaan Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Positif) | Hukum Islam |
| Hk 452 | Perjanjian Asuransi Kebakaran Pada PT Asuransi Ramayana Studi Pada PT Asuransi Ramayana Cabang Surakarta) | Ilmu Hukum |
| Hk 453 | Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Tertanggung Apabila Petugas Dinas Luar Wanprestasi | Ilmu Hukum |
| Hk 454 | Tinjauan Yuridis Proses Pembebanan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta | Ilmu Hukum |
| Hk 455 | Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak *) | Ilmu Hukum |
| Hk 456 | Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Terhadap Pemegang Dan Pihak Bank (Studi Kasus Pada BRI Cabang Surakarta) | Ilmu Hukum |
| Hk 457 | Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Industri Rakyat Tempe Kripik Di Desa Sadang Kabupaten Ngawi | Ilmu Hukum |
| Hk 458 | Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Dalam Produksi Garmen Study CV Cahyo Nugroho Jati Dan PT Batik Semar | Ilmu Hukum |
| Hk 459 | Hukum Dan Penumpang Anak (studi Tentang Perjanjian Pengangkutan Orang Oleh PO. Rosalia Indah) | Ilmu Hukum |
| Hk 460 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Santunan Pada Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Di Purwodadi | Ilmu Hukum |
| Hk 461 | Freight Forwading (Studi Terhadap Pola-Pola Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Di Laut Oleh PT Global Putra Internasional Group (GPI)) | Ilmu Hukum |
| Hk 462 | Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana | Hukum Islam |
| Hk 463 | Tinjauan Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Pertanian (Maro) Di Kalurahan Plumbungan Kecmatan Karang Malang Kabupaten Sragen | Ilmu Hukum |
| Hk 464 | Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Oleh Salah Satu Pihak Sebelum Perkawinan Dilangsungkan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo) | Ilmu Hukum |
| Hk 465 | Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Yang Mengalami Tindak Kekerasan Pada Tingkat Pemeriksaan Pendahuluan (Studi kasus LP. Kedung Pane Semarang) | Ilmu Hukum |
| Hk 466 | Praktek Monopoli Jasa Angkutan Taksi (Angkasa Taksi) di Bandara Adisumarmo Surakarta Ditinjau dari UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *) | Ilmu Hukum |
| Hk 467 | Kode Sumber Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.net) *) | Hukum Acara |
| Hk 468 | Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Mobil *) | Ilmu Hukum |
| Hk 469 | Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesis (Studi Kasus Websute Anshar.Net) *) | Hukum Acara |
| Hk 470 | Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pekerjaan Site Akuisisi (Sitac) PT Excelcomindo Pratama Tbk antara PT Boer Properti Indonesia dengan PT Laras Surya Mandiri *) | Perdata |
| Hk 471 | Rapak Seorang Istri Terhadap Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak) *) | Hukum Islam |
| Hk 472 | Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta *) | |
| Hk 473 | Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian *) | Ilmu Hukum |
| Hk 474 | Persepsi Mahasiswa Dan Dosen Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Berkaitan Dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang) *) | Ilmu Hukum |
| Hk 475 | Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Polres D.I Yogyakarta) *) | Pidana |
| Hk 476 | Perantara Perusahaan Study Tentang Perjanjian Antara PT. Aqua Tirta Investama Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, dengan CV. Alies Teara Jaya Sebagai Perusahaan Penyedia Transportasi) *) | Ilmu Hukum |
| Hk 477 | Pelaksanaan Praperadilan Yang Dimohonkan Pihak Ketiga Terhadap Dugaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo) *) | Ilmu Hukum |
| Hk 478 | Tinjauan Yuridis Tentang pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan *) | Ilmu Hukum |
| Hk 479 | Pelaksanaan Pengamanan Pajak Negara Melalui Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta | Ilmu Hukum |
| Hk 480 | Pengaruh Pemberian Program Jamsostek Terhadap Produktivitas Kerja (Studi Kasus Di Pt Surya Kerta Bhakti Karang Anyar) | Ilmu Hukum |
| Hk 481 | Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Persetujuan Bersama Dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo) *) | Perdata |
| Hk 482 | Tinjauan Tentang Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta) *) | Pidana |
| Hk 483 | Kajian Yuridis Efektivitas Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo) *) | HAN |
| Hk 484 | Pembinaan Narapidana Kaitannya dengan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Semarang *) | Hukum dan Kewarganegaraan |
| Hk 485 | Kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM) Dalam Pemberian Kredit Mudharabah, Tinjauan Aspek Yuridis *) | Ilmu Hukum |
| Hk 486 | Peran Penasehat Hukum Dalam kedudukan Pembelaan Hukum Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta | Ilmu Hukum |
| Hk 487 | Asas Pendaftaran Tanah Dalam Sertiftkasi Massal Atas Tanah Negara Melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) Di Kelurahan Ketelan Suraicarta *) | Ilmu Hukum |
| Hk 488 | Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Proyek Peningkatan Jalan Jemasih-Sindangwangi tahap III Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes *) |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
JUDUL SKRIPSI HUKUM No. 401 - 450
| KODE | JUDUL | JURUSAN |
| Hk 401 | Konsumen Dan Promosi (studi Tentang Aspek Perlindungan Hukum Dari Aktivitas Promosi Yang Dilakukan PT Astra International / Daihatsu Tbk Surakarta) | Ilmu Hukum |
| Hk 402 | Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar Net) *) | Pidana |
| Hk 403 | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia *) | |
| Hk 404 | Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang *) | Perdata |
| Hk 405 | Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sejak Berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sleman *) | Perdata |
| Hk 406 | Perjanjian Pengankutan Barang Melalui Kapal Laut Menggunakan Sistem Container *) | |
| Hk 407 | Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” Dan Penyelesaian Sengketanya (Studi Kasus Sengketa Antara Pihak Thomas “Gigi” Dan Dj. Riri Melawan Pt. Rapi Films) *) | Perdata |
| Hk 408 | Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah (Studi Kasus Pt.Karya Bina Bersama) *) | Perdata |
| Hk 409 | Peranan Visum Et Repertum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan ( Studi Di Kepolisian Resort Kotamadya Malang ) *) | Pidana |
| Hk 410 | Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Surakarta) *) | Pidana |
| Hk 411 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Makamah Konstitusi Atas UU No 22 Tahun 2004 *) | Tata Negara |
| Hk 412 | Peran DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar Ri Setelah Perubahan UUD 1945 *) | Tata Negara |
| Hk 413 | Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Uu No. 43 Tahun 1999 Di Kejaksaan Negeri Semarang *) | Tata Negara |
| Hk 414 | Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Atas Aung San Suu Kyi Oleh Pemerintah Myanmar Menurut International Covenant On Civil And Political Rights *) | Ilmu Hukum |
| Hk 415 | Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana *) | Pidana |
| Hk 416 | Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang | Ilmu Hukum |
| Hk 417 | Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Uang Simpanan Deposito Dalam Praktek Perbankan Di BPR BKK Karanganyar Kabupaten Pekalongan | Ilmu Hukum |
| Hk 418 | Kedudukan Anak Yang Dihasilkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Sirri) Dalam Hukum Kewarisan Islam *) | Ilmu Hukum |
| Hk 419 | Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta *) | Pidana |
| Hk 420 | Penanganan Tindak Pidana Perjudian Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Resort Kota Sukoharjo *) | Pidana |
| Hk 421 | Penyelesaian Sengketa Warisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen *) | Ilmu Hukum |
| Hk 422 | Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi K.Asus Di Polres Sukoharjo) *) | Pidana |
| Hk 423 | Tinjauan Mengenai Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi *) | Perdata |
| Hk 424 | Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sukoharjo *) | Hukum Tata Negara |
| Hk 425 | Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Di Kabupaten Sukoharjo *) | Ilmu Hukum |
| Hk 426 | Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta *) | Ilmu Hukum |
| Hk 427 | Studi Analisis Terhadap Pembuktian Perkara Perceraian Dengan Alasan Siqoq (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo) *) | Ilmu Hukum |
| Hk 428 | Hak Cipta Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Tentang Pola-Pola Penggunaan Aplikasi Program Komputer Untuk Telepon Seluler Di Pusat Pertokoan Matahari Singosaren Plaza Solo) *) | Ilmu Hukum |
| Hk 429 | Hak Dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999) *) | Ilmu Hukum |
| Hk 430 | Pelaksanaan Perjanjian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Bagi Usaha Kecil-Mikro Pada BRI Unit Slogohimo | Ilmu Hukum |
| Hk 431 | Kegiatan usaha dalam bentuk persekongkolan yang tidak sehat bagi para pelaku usaha *) | Ilmu Hukum |
| Hk 432 | Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Atas Aung San Suu Kyi Oleh Pemerintah Myanmar Menurut International Covenant On Civil And Political Rights *) | Ilmu Hukum |
| Hk 433 | Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Adat Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1979 Di Kecamatan Bukateja Kabupaten Dati II Purbalingga | Ilmu Hukum |
| Hk 434 | Tinjauan Pelaksanaan PP Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Departemen Agama Surakarta *) | Hukum Administrasi Negara |
| Hk 435 | Implementasi Konsep Tata Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) di Kabupaten Boyolali *) | Hukum Tata Negara |
| Hk 436 | Lembaga Keuangan dan Konsumen (Studi Tentang Aspek-Aspek Perlindungan Hukum Dalam Pembiayaan Qardhul Hassan di BMT Al-Huda UNS dan MBT UMS) | Hukum Islam |
| Hk 437 | Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Hak Tanggungan Merupakan Salah Satu Aspek Pemberian Kredit | Ilmu Hukum |
| Hk 438 | Kebebasan Hakim Dalam Menilai Alat Bukti Pada proses Persidangan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar) | Perdata |
| Hk 439 | Perjanjian Pendirian Wartel (Kajian Terhadap Bentuk-Bentuk Wanprestasi) Yang Dilakukan Oleh Pengelola Wartel Terhadap PT. Telkom Cabang Cepu | Ilmu Hukum |
| Hk 440 | Perjanjian Kredit (Studi Tentang Kredit Macet) Di BPR BKK Kecamatan Kota Boyolali Kabupaten Boyolali | Ilmu Hukum |
| Hk 441 | Tinjauan Tentang Hubungan Hukum Antara Pihak Dalam Perjanjian Franchise Di Wendy's | Ilmu Hukum |
| Hk 442 | Penetapan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sesudah Berlakunya Keppres Nomor 5 Tahu 1993 Kabupaten Kudus | Ilmu Hukum |
| Hk 443 | Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Sinar Mas Surakarta | Ilmu Hukum |
| Hk 444 | Pertanggungjawaban Asuransi Penumpang Kereta Api (Studi Tentang Aspek-Aspek Hukum Terhadap Asuransi Penumpang Kerta Api) | Ilmu Hukum |
| Hk 445 | Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Seokestari (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten) | Ilmu Hukum |
| Hk 446 | (Usaha Dagang) Tinjauan Tentang Aspek-Aspek Regulasi Dari Eksistensi Dan Perlindungan Kepentingannya Dalam Hukum Positif Indonesia | Ilmu Hukum |
| Hk 447 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Tanah Wakaf Muhammadiyah Daerah Kabupaten Karanganyar | Ilmu Hukum |
| Hk 448 | Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkutan Orang Antar Pulau (Studi kasus Di PT Pelni Semarang) | Ilmu Hukum |
| Hk 449 | Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Uang Dan Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pembayaran Untuk Wilayah Dalam Negeri Di Bank Internasional Indonesia (Suatu Studi di BII Cabang Klaten) | Ilmu Hukum |
| Hk 450 | Fungsi Akta Notaris Dalam Pendirian Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Studi Pada Notaris di Surakarta) | Ilmu Hukum |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
JUDUL SKRIPSI HUKUM No. 351 - 400
| KODE | JUDUL | JURUSAN |
| Hk 351 | Perjanjian Sewa Guna Usaha Di PT Orix Indonesia Finance Cabang Surakarta Ditinjau Dari Prespektif KUH Perdata | Perdata |
| Hk 352 | Putusan Uitvoerbaar Bij Vooraad (Putusan Serta Merta) Studi Kasus Putusan Nomor : 4/1994/Pdt/G/PN.Mgl. Di Pengadilan Negeri Magelang | Perdata |
| Hk 353 | Tanggung Jawab Terminal Peti Kemas Di Jebres Surakarta Dalam Pengangkutan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 | Perdata |
| Hk 354 | Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Di Kantor Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Jakarta | Ilmu Hukum |
| Hk 355 | Perjanjian Pemberian Kuasa Untuk Berperkara Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Klaten | Perdata |
| Hk 356 | Studi Pelakasanaan Perjanjian Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Pada PT. Taspen (Persero) Di Surakarta | Perdata |
| Hk 357 | Studi Tentang Konstruksi Hukum Deposito Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | Perdata |
| Hk 358 | Peranan Badan Abritase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Dagang Di DKI Jakarta | Ilmu Hukum |
| Hk 359 | Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengiriman Paket Pos Dalam Negeri (studi Kasus Tentang Paket Barang Di PT Pos Indonesia Surakarta) | Perdata |
| Hk 360 | Perjanjian Pengangkutan Barang Di Darat (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Anatara PT Hossana Indo Karbon Puspitolatu Dengan Pengirim) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Perdata |
| Hk 361 | Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hibah Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Sukoharjo | Perdata |
| Hk 362 | Jasa Pengurusan Surat-surat Kendaraan Bermotor Tinjauan Aspek Teori-Praktek Dan Dengan Problematikanya Di Samsat Kota Surakarta | Perdata |
| Hk 363 | Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Bilyet Deposito Di PT BNI Persero Tbk. Kantor Cabang Pasar Klewer Surakarta | Perdata |
| Hk 364 | Dampak Dari Akibat Tanggung Jawab Penanggung Dalam Hal Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Bagi Pihak-Pihak Yang Terkait (Studi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surakarta) | Perdata |
| Hk 365 | Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Dalam Hal Penyimpanan dan Penjaminan Di Koperasi Sinta Magelang | Perdata |
| Hk 366 | Pendaftaran Tanah Sistematik Melalui Proyek Ajudikasi Di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta | Ilmu Hukum |
| Hk 367 | Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Taksi Pada Kosti Solo (Koperasi Sopir Taksi Solo Berseri) Di Kotamadya Surakarta | Perdata |
| Hk 368 | Peranan Badan Arbitase Pasar Modal Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Pasar Modal | Ilmu Hukum |
| Hk 369 | Penyelesaian Masalah Wan Prestasi Oleh Penyewa Beli Pada Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor | Ilmu Hukum |
| Hk 370 | Upaya Pemberian Izin Usaha Industri Bagi Perusahaan Khususnya Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Perusahaan Genteng Sokka Di Kabupaten Kebumen) | Ilmu Hukum |
| Hk 371 | Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Tani Pada Para Petani Di KUD Madukoro Tasikmadu Kabupaten Dati II Karanganyar | Perdata |
| Hk 372 | Wajib Angkut Pos (Suatu Kajian Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Paket Pos Oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Di Surakarta) | Ilmu Hukum |
| Hk 373 | Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Di Desa Saren Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen | Ilmu Hukum |
| Hk 374 | Pelaksanaan Avary Dalam Polis Asuransi Pertanggungan Laut Di Semarang | Ilmu Hukum |
| Hk 375 | Implementasi UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Boyolali) | Hukum Tata Negara |
| Hk 376 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausal Asuransi Kebakaran Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan rumah Dengan Fasilitas KPR-BTN Di Perumahan Pondok Baru Permai Gentan Sukoharjo | Ilmu Hukum |
| Hk 377 | Kliring Studi Tentang Pemindahbukuan Dana Di Bank Indonesia Cabang Surakarta | Ilmu Hukum |
| Hk 378 | Aspek-Aspek Yuridis Penyalahgunaan Penggunaan Cek (Studi Kasus Di BRI Cabang Klaten) | Perdata |
| Hk 379 | Upaya Pencegahan Sertifikat Ganda Dalam Konversi Tanah-Tanah Milik Adat Secara Sporadik Di Kabupaten Dati II Boyolali | Ilmu Hukum |
| Hk 380 | Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja Kaitannya Dengan Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Studi Pada PT. Lojitex Pekalongan)*) | Ilmu Hukum |
| Hk 381 | Lembaga POLRI Sebagai Alat Negara Setelah Pemisahan Dengan TNI | Hukum Tata Negara |
| Hk 382 | Perjanjian Penunjukan Agen Minyak Tanah Antara Pertamina UPPDN IV Dengan PT. Gaperta Tama Surakarta | Perdata |
| Hk 383 | Dampak Perjanjian Asuransi Dwiguna Terhadap Tertanggung Studi Pada AJB Bumi Putera 1912 Rayon Solo Tengah Surakarta | Ilmu Hukum |
| Hk 384 | Penyelesaian Perjanjian Pinjam Uang Pada Kantor Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Pedan Kabupaten Dati II Klaten | Ilmu Hukum |
| Hk 385 | Pengaruh Kepres No. 55 Tahun 1993 Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Kepada Yang Berhak Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya (Studi Kasus Dep. PU Jakarta) | Ilmu Hukum |
| Hk 386 | Pelaksanaan Fiducia Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kabupaten Klaten | Ilmu Hukum |
| Hk 387 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pensertiifikatan Hak Milik Atas Tanah Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Kabupaten Dati II Sragen | Ilmu Hukum |
| Hk 388 | Pelaksanaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia Ke Malaysia Oleh Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia PT. Fahat Fajar Mustika Di Surakarta | Ilmu Hukum |
| Hk 389 | Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Darat Pada PT. Alam Wijaya Putra | Ilmu Hukum |
| Hk 390 | Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah-Tanah Wakaf Di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Sesudah Berlakunya UUPA | Ilmu Hukum |
| Hk 391 | Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Asas Actory In Combit Probatio Terhadap Peristiwa Yang Dibuktikan Oleh Para Pihak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) | Ilmu Hukum |
| Hk 392 | Pemahaman Dan Kecenderungan Penggunaan Hukum Waris Islam Masyarakat Desa Celep Kecamatan Nguter Kabuapaten Sukoharjo | Ilmu Hukum |
| Hk 393 | Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelelangan / Tender Khusus Bangunan Gedung Pemerintahan (Studi Di DPU Sub Dinas Cipta Karya Sragen) | Ilmu Hukum |
| Hk 394 | Perjanjian Garansi Sebagai Upaya Mengantisipasi Kerugian Akibat Wanprestasi (studi Kasus Bank Bukopin Cabang Surakarta) | Ilmu Hukum |
| Hk 395 | Penerapan sema Nomor 3 Tahun 2000 Mengenai Putusan Serta Merta Dan Provisionil Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) | Ilmu Hukum |
| Hk 396 | Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Tidak Tetap (Out Sourcing) Akibat Kecelakaan Kerja Di Koperasi Pegawai Telekomunikasi Purwodadi Grobogan | Ilmu Hukum |
| Hk 397 | Pandangan Dan Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Surakarta Terhadap Kedudukan Kompilasi Hukum Islam | Hukum Islam |
| Hk 398 | Suatu Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji (Studi Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Purwokerto) | Ilmu Hukum |
| Hk 399 | Problem Perjanjian Pengambilan Air Minum Antara PT Tirta Investama Dengan Pemerintah Desa Pongok | Perdata |
| Hk 400 | Tinjauan Yuridis Hak Anggaduh Run-Temurun Dalam Rijksblad Surakarta Menurut Ketentuan UUPA Nomor 5 Tahun 1960*) | Ilmu Hukum |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Langganan:
Postingan (Atom)